KSPSI Maros Tegaskan Perjuangan Tak Berhenti di Aksi 10 September, TKA dan Hak Pekerja Dikawal.

Kompasmaros.com, Maros — Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Maros turut ambil bagian dalam Aksi Serentak 10 September 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Aksi ini menjadi momentum bagi pekerja/buruh untuk menyuarakan berbagai tuntutan perlindungan ketenagakerjaan sekaligus mengangkat persoalan-persoalan konkret yang terjadi di daerah.

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Maros, Muh. Ridwan, mengatakan bahwa perjuangan pekerja tidak hanya menyangkut persoalan nasional, tetapi juga harus menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Maros.

“Aksi 10 September ini merupakan bagian dari gerakan pekerja secara nasional. Tetapi bagi kami di Maros, perjuangan ini juga harus menyentuh persoalan yang nyata terjadi di daerah. Karena itu, selain mendorong pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, kami juga akan terus mengawal berbagai persoalan lokal,” ujar Muh. Ridwan.

Menurutnya, salah satu tuntutan utama secara nasional adalah pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, disertai jaminan kepastian kerja, upah yang layak dan bermartabat, perlindungan pekerja platform dan pekerja terdampak transisi, jaminan hak pesangon, kebebasan berserikat, penguatan K3, penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar, perlindungan pekerja rentan, serta program upskilling dan reskilling.

ISU TKA JADI PERHATIAN UTAMA DI MAROS

Di tingkat daerah, Muh. Ridwan menegaskan bahwa persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi salah satu perhatian utama DPC KSPSI Maros.

KSPSI Maros mendorong agar penggunaan TKA dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga harus memastikan bahwa keberadaan TKA tidak mengabaikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

“Kami tidak menolak TKA sepanjang semuanya sesuai aturan. Yang kami persoalkan adalah bagaimana pengawasan dilakukan dan apakah seluruh ketentuan telah dipenuhi. Tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan dan perlindungan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Muh. Ridwan.

Menurutnya, persoalan TKA harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kepatuhan perusahaan, legalitas dan jabatan yang ditempati, hingga kewajiban perusahaan dalam memberikan kesempatan peningkatan kompetensi kepada tenaga kerja lokal.

KAWAL BERBAGAI PERSOALAN LOKAL

Selain isu TKA, DPC KSPSI Maros juga akan mengawal sejumlah persoalan daerah yang telah menjadi bagian dari tuntutan organisasi.

Di antaranya permintaan rekomendasi pemberian sanksi terhadap PT. Newhope, evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, evaluasi penyaluran bantuan program pangan pemerintah, transparansi data desil masyarakat, evaluasi kinerja Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Semua ini akan kami kawal. Kami ingin melihat bagaimana pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait merespons persoalan yang kami sampaikan. Jangan sampai setelah aksi selesai, semuanya kembali seperti biasa tanpa ada tindak lanjut,” kata Muh. Ridwan.

KSPSI MAROS AKAN EVALUASI RESPONS DALAM BEBERAPA MINGGU

Muh. Ridwan menegaskan bahwa DPC KSPSI Maros tidak akan berhenti pada aksi 10 September. Tetapi akan melakukan evaluasi terhadap respons para pihak dalam beberapa minggu ke depan.

“Kami akan memberikan waktu kepada para pihak untuk merespons dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Dalam beberapa minggu ke depan akan kami evaluasi. Kami akan melihat mana yang ditindaklanjuti dan mana yang tidak,” ujarnya.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi organisasi untuk menentukan langkah perjuangan selanjutnya.

“Kalau ada tindak lanjut konkret, tentu kami apresiasi. Tetapi kalau tidak ada respons atau tidak ada langkah nyata, kami akan menentukan sikap organisasi berikutnya. Perjuangan tidak berhenti pada tanggal 10 September,” tegas Muh. Ridwan.

AKAN PERKUAT KERJA SAMA DENGAN KEJARI MAROS

Sementara itu, Sekretaris DPC KSPSI Kabupaten Maros, Sadikin Sahir, mengatakan bahwa ke depan KSPSI Maros akan memperkuat gerakan melalui komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Maros akan menjadi salah satu pihak yang akan dilibatkan dalam upaya memperkuat penegakan aturan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Ke depan KSPSI Maros akan membangun komunikasi dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Maros untuk memperkuat gerakan dalam penegakan aturan-aturan ketenagakerjaan, khususnya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami ingin memastikan hak pekerja benar-benar terlindungi dan kewajiban perusahaan dijalankan sesuai aturan,” ujar Sadikin Sahir.

Ia menilai persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan pekerja dan keluarganya.

“Jaminan sosial bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan atau menghadapi kondisi tertentu, jaminan sosial menjadi bagian penting dari perlindungan mereka. Karena itu kepatuhan perusahaan harus benar-benar diawasi,” jelasnya.

Sadikin menambahkan, KSPSI Maros terbuka untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan dan aparat penegak hukum selama tujuannya adalah memastikan aturan dijalankan dan hak pekerja terlindungi.

“Kami ingin memperkuat gerakan melalui kolaborasi. Ketika ada dugaan pelanggaran, tentu harus ditangani berdasarkan data, pemeriksaan dan aturan yang berlaku. Tetapi yang paling penting, jangan sampai pelanggaran terhadap hak pekerja dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

AKSI 10 SEPTEMBER JADI AWAL PENGAWALAN

DPC KSPSI Maros menegaskan bahwa Aksi Serentak 10 September 2026 merupakan bagian dari perjuangan yang dilakukan secara damai, tertib, konstitusional dan bertanggung jawab.

Muh. Ridwan menegaskan, pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan dan memberikan ruang kepada para pihak untuk menunjukkan respons serta tindakan nyata.

“Kami sudah menyampaikan sikap. Sekarang kami akan melihat responsnya. Beberapa minggu ke depan akan menjadi masa evaluasi bagi kami. Setelah itu, KSPSI Maros akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan perkembangan dan tindak lanjut di lapangan,” tutup Muh. Ridwan.