Sekum DPD PERADI Profesional Maros: Jangan Berhenti pada Satpam, Evaluasi Total SOP dan Manajemen RSUD dr. La Palaloi. 

Kompasmaros.com, Maros – Sekum DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros, Dr. H. Muh Iqram, S.H., M.H., meminta Pemerintah Kabupaten Maros melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan manajemen RSUD dr. La Palaloi menyusul polemik pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang belakangan menjadi sorotan publik di media sosial.

Menurut Iqram, persoalan pelayanan rumah sakit tidak boleh hanya berujung pada evaluasi atau pemberian sanksi terhadap petugas keamanan (satpam). Lebih dari itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sistem penerimaan pasien, koordinasi antarpetugas, mekanisme penanganan pasien, pengelolaan kapasitas tempat tidur, hingga pelaksanaan SOP di lingkungan rumah sakit.

“Jangan sampai seorang satpam dijadikan satu-satunya pihak yang menanggung seluruh persoalan, sementara sistem dan tata kelola pelayanan rumah sakit tidak pernah diuji secara serius. Kita harus berani memeriksa apakah SOP benar-benar dijalankan dan apakah keselamatan pasien sungguh menjadi prioritas utama,” tegas Iqram, Kamis (29/10/2026).

Ia menilai, polemik tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan manajemen RSUD dr. La Palaloi untuk melakukan evaluasi secara objektif, menyeluruh, dan berdasarkan bukti.

Dalam pelayanan rumah sakit, petugas keamanan memang memiliki peran menjaga ketertiban serta membantu mengarahkan pengunjung. Namun, penilaian kondisi medis, penentuan tingkat kegawatdaruratan, dan pengambilan keputusan klinis merupakan kewenangan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan tanggung jawab profesionalnya.

Karena itu, apabila terjadi persoalan dalam penerimaan pasien di IGD, pemeriksaan perlu mencakup bagaimana pasien diterima, bagaimana asesmen awal dilakukan, bagaimana informasi disampaikan kepada keluarga, serta bagaimana keputusan pelayanan atau rujukan diambil sesuai kondisi medis dan prosedur yang berlaku.

“Kalau persoalannya hanya komunikasi satpam, tentu itu harus dibenahi. Tetapi kalau terdapat kelemahan dalam SOP, pengawasan, koordinasi, atau pengambilan keputusan pelayanan, maka yang harus dievaluasi adalah keseluruhan sistem,” ujarnya.

Iqram menegaskan, kritik tersebut bukan merupakan vonis terhadap seluruh tenaga kesehatan maupun pegawai RSUD dr. La Palaloi. Ia mendorong agar kronologi kejadian, keterangan para pihak, dokumen pelayanan, dan pelaksanaan SOP diperiksa secara objektif untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya.

Soroti Hak Pasien dan Kewajiban Fasilitas Kesehatan

Dari perspektif hukum kesehatan, Iqram merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur hak masyarakat atas pelayanan kesehatan serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien.

Menurutnya, SOP bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan akreditasi, melainkan pedoman penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan kebutuhan medis pasien.

“Dalam perspektif hukum, pertanyaannya sederhana: apakah hak pasien telah dihormati, apakah prosedur yang berlaku telah dilaksanakan, dan apakah setiap keputusan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan? Jawabannya harus berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar pernyataan,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa keterbatasan kapasitas IGD dapat menjadi tantangan bagi rumah sakit. Namun, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan dan tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk melakukan penilaian kegawatdaruratan, memberikan penanganan sesuai kebutuhan medis, serta mengatur rujukan secara tepat apabila diperlukan.

Oleh sebab itu, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien, kronologi kejadian, rekam medis, standar pelayanan, serta hasil pemeriksaan yang objektif.

Wacana Anggaran Rp100 Miliar Diminta Transparan

Selain persoalan pelayanan IGD, Iqram turut menyoroti wacana penambahan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk rumah sakit daerah yang menjadi perhatian publik.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Maros menjelaskan status dan dasar perencanaan anggaran tersebut, termasuk apakah masih berupa wacana, usulan, rencana investasi, atau telah ditetapkan dalam dokumen anggaran resmi.

Menurutnya, apabila penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dr. La Palaloi, penggunaannya harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang jelas, prioritas yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang transparan.

“Rumah sakit bukan dinilai semata-mata dari gedung, peralatan, atau besarnya anggaran, melainkan dari kemampuannya memberikan pelayanan yang aman, cepat, manusiawi, dan sesuai kebutuhan medis,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketersediaan tempat tidur yang dapat digunakan, kesiapan alat kesehatan, penguatan sistem rujukan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pembenahan tata kelola pelayanan.

“Uang rakyat harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Jika anggaran ditambah, harus jelas masalah apa yang hendak diselesaikan, target apa yang ingin dicapai, dan bagaimana masyarakat dapat mengawasi hasilnya,” ujarnya.

Pemkab Maros Diminta Evaluasi Manajemen Secara Menyeluruh

Sebagai rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Maros, RSUD dr. La Palaloi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Karena itu, Iqram mendorong Bupati Maros bersama perangkat daerah terkait dan unsur pengawasan internal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit, bukan hanya menyelesaikan polemik melalui tindakan terhadap seorang petugas.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup lima aspek utama, yakni:

1. **Pelaksanaan SOP IGD**, terutama penerimaan pasien, asesmen awal, penentuan tingkat kegawatdaruratan, stabilisasi sesuai kebutuhan medis, dan prosedur ketika kapasitas pelayanan penuh.

2. **Kompetensi dan pembagian kewenangan petugas**, termasuk pemahaman petugas keamanan mengenai batas tugas serta mekanisme koordinasi dengan tenaga kesehatan.

3. **Manajemen kapasitas dan rujukan**, termasuk pencatatan ketersediaan tempat tidur dan prosedur pengalihan pasien ke fasilitas kesehatan lain.

4. **Mutu pelayanan dan penanganan pengaduan**, melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan yang relevan dengan tetap menjaga kerahasiaan medis serta data pribadi pasien.

5. **Kinerja manajemen dan penggunaan anggaran**, agar kebijakan investasi maupun pengembangan rumah sakit berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Iqram juga meminta aparat penegak hukum (APH) menelaah persoalan tersebut secara proporsional sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti memadai.

“Jangan menunggu masyarakat kembali mengunggah video dan membuat kegaduhan di media sosial baru kemudian dilakukan evaluasi. Rumah sakit harus memiliki sistem pengaduan yang efektif agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan tanpa harus mencari perhatian publik terlebih dahulu,” ungkapnya.

SOP Harus Menjadi Instrumen Keselamatan Pasien

Dari perspektif administrasi publik dan tata kelola pelayanan kesehatan, Iqram berpandangan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit harus dinilai melalui keterpaduan aspek struktur, proses, dan hasil.

Struktur mencakup ketersediaan tenaga, sarana, prasarana, serta dukungan anggaran. Proses mencakup kepatuhan terhadap SOP, komunikasi, ketepatan asesmen, koordinasi, dan pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, hasil pelayanan berkaitan dengan keselamatan pasien, kesinambungan penanganan, mutu layanan, dan kepercayaan masyarakat.

Ketiga aspek tersebut, katanya, tidak dapat dipisahkan. Fasilitas yang memadai belum tentu menjamin pelayanan berkualitas apabila prosedur dan koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Masalah pelayanan tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu. Kita harus menilai apakah terdapat kelemahan pengawasan, ketidakjelasan pembagian kewenangan, atau SOP yang tidak diterapkan secara konsisten. Jika akar masalahnya sistemik, penyelesaiannya juga harus sistemik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembinaan atau pemberian sanksi kepada petugas dapat menjadi bagian dari tindakan korektif. Namun, langkah tersebut harus diikuti evaluasi mutu pelayanan, peningkatan kompetensi, perbaikan alur kerja, dan pengawasan berkala.

Lima Tuntutan DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros

Berdasarkan persoalan tersebut, DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros mendorong lima langkah konkret:

1. Pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan hasil evaluasi pelayanan RSUD dr. La Palaloi kepada publik dengan tetap melindungi data pribadi dan kerahasiaan medis pasien.

2. Manajemen rumah sakit melakukan audit internal terhadap pelaksanaan SOP IGD serta menyusun langkah perbaikan dengan target waktu yang jelas.

3. Pemerintah daerah mengevaluasi kinerja manajemen berdasarkan indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

4. Wacana tambahan anggaran sekitar Rp100 miliar dijelaskan secara transparan, termasuk status perencanaan, dasar kebutuhan, penggunaan dana, dan indikator keberhasilannya.

5. Aparat penegak hukum menindaklanjuti indikasi pelanggaran sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti yang cukup, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Iqram menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan bertujuan menghakimi institusi maupun individu sebelum pemeriksaan selesai. Sebaliknya, langkah itu diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan pelayanan kesehatan daerah berjalan sesuai standar serta kepentingan masyarakat.

Jangan Biarkan Kepercayaan Masyarakat Terkikis

Menutup pernyataannya, Iqram mengatakan bahwa masyarakat tidak menuntut pelayanan yang mewah atau berlebihan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang layak, komunikasi yang manusiawi, pemeriksaan sesuai kebutuhan medis, dan kepastian bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas.

“Jangan sampai masyarakat harus viral terlebih dahulu untuk memperoleh perhatian. Jangan pula kita merasa persoalan telah selesai hanya karena seorang petugas dipindahtugaskan atau dirumahkan. Ukuran keberhasilan evaluasi bukanlah seberapa cepat kontroversi mereda, melainkan apakah sistem pelayanan benar-benar berubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa rumah sakit daerah merupakan institusi pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan hak dasar, keselamatan, dan martabat manusia.

“Kalau pemerintah serius membangun kesehatan daerah, mulailah dari hal paling mendasar: pastikan SOP dijalankan, SDM memahami tugasnya, manajemen bertanggung jawab, dan pasien memperoleh pertolongan sesuai kebutuhan medisnya. Jangan hanya membangun rumah sakitnya, tetapi abaikan kualitas pelayanannya. Bagi masyarakat yang sedang sakit, yang paling dibutuhkan bukan sekadar janji atau besarnya anggaran, melainkan pertolongan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. Dr. H. Muh Iqram, S.H., M.H. Sekum DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros.