Sekum DPD PERADI Profesional maros soroti maraknya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Kompasmaros.com, Maros – Rentetan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang mencuat di Kabupaten Maros dalam kurun waktu setahun terakhir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Kasus terbaru yang menimpa seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 13 tahun di Kecamatan Mallawa, yang berdasarkan pemberitaan diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga dilaporkan mengalami kehamilan tujuh bulan, semakin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak.

Persoalan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai perkara kriminal yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Lebih dari itu, peristiwa tersebut perlu menjadi momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan perempuan dan anak, termasuk peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros, Dr. H. Muh Iqram, S.H., M.H.

Menurutnya, ketika kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mencuat, terlebih yang melibatkan anak dalam kondisi rentan dan penyandang disabilitas, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergerak setelah kasus menjadi perhatian publik. Diperlukan langkah konkret melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan, pengawasan, deteksi dini, dan respons pemerintah di tingkat desa.

KASUS ANAK DISABILITAS DI MALLAWA HARUS MENJADI ALARM KERAS

Dr. H. Muh Iqram menilai kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Mallawa merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.

“Kasus anak penyandang disabilitas di Kecamatan Mallawa ini harus menjadi perhatian luar biasa. Kita sedang berbicara tentang seorang anak yang secara usia belum dewasa, memiliki kerentanan karena kondisi disabilitas, dan berdasarkan pemberitaan juga merupakan anak yatim piatu. Kondisi demikian menuntut perlindungan yang lebih kuat, bukan justru membiarkannya berada dalam situasi yang semakin rentan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dari perspektif akademis dan perlindungan hukum, anak penyandang disabilitas berpotensi menghadapi kerentanan berlapis atau *multiple vulnerabilities*.

Kerentanan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi disabilitas, keterbatasan akses terhadap informasi dan komunikasi, ketergantungan terhadap lingkungan sekitar, hingga terbatasnya kemampuan untuk memperoleh pertolongan.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan korban (*victim vulnerability*), yakni keadaan yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi sasaran kejahatan sekaligus menghadapi hambatan ketika mencari perlindungan dan keadilan.

“Jangan sampai kondisi disabilitas seorang anak justru membuat suaranya semakin sulit didengar. Negara wajib memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memperoleh akses yang setara terhadap perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan keadilan hukum,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

DPMD DIMINTA TIDAK HANYA FOKUS PADA ADMINISTRASI DESA

Dalam pernyataannya, Dr. H. Muh Iqram secara khusus meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Maros agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan sosial yang terjadi di wilayah pemerintahan desa, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, fungsi pembinaan dan pengawasan DPMD tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen, laporan pertanggungjawaban, realisasi anggaran, serta kelengkapan administrasi pemerintahan desa.

Ada aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni sejauh mana pemerintah desa menjalankan tanggung jawab sosial, pembinaan masyarakat, serta fungsi perlindungan terhadap warganya.

“Jangan sampai pemerintah desa dinilai berhasil hanya karena laporan administrasinya lengkap, realisasi anggarannya terserap, dan dokumen pemerintahannya tertib. Tetapi ketika anak-anak di wilayahnya menjadi korban kekerasan seksual, tidak ada sistem pencegahan yang berjalan, tidak ada deteksi dini, dan tidak ada respons kelembagaan yang memadai. Ini harus menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.

Ia meminta DPMD Kabupaten Maros melakukan evaluasi khusus terhadap desa-desa yang memiliki catatan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup sejumlah aspek, antara lain:

1. Mengevaluasi peran dan tanggung jawab kepala desa serta seluruh perangkat desa dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
2. Memeriksa keberadaan mekanisme pengaduan dan pelaporan terhadap dugaan kekerasan seksual di tingkat desa.
3. Mengevaluasi respons perangkat desa ketika menerima informasi atau laporan mengenai dugaan kekerasan terhadap anak.
4. Menelusuri kemungkinan adanya pembiaran, pengabaian laporan, atau tindakan yang dapat menghambat proses perlindungan korban.
5. Memeriksa keberadaan serta efektivitas program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Mengevaluasi koordinasi pemerintah desa dengan UPTD PPA, pemerintah kecamatan, kepolisian, puskesmas, sekolah, dan lembaga perlindungan anak.
7. Memastikan program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran desa sesuai ketentuan yang berlaku.

“Evaluasi ini bukan untuk serta-merta menyalahkan seluruh perangkat desa atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, kita harus mengukur apakah fungsi pemerintahan, pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mekanisme perlindungan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran tugas, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

DESA MENJADI GARDA TERDEPAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Lebih lanjut, Dr. H. Muh Iqram menilai desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena menjadi struktur pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kepala desa, kepala dusun, perangkat desa, kader pemberdayaan, serta unsur kelembagaan masyarakat memiliki peran penting dalam mengenali persoalan sosial dan mendeteksi potensi kerentanan sejak dini.

Karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian maupun UPTD PPA.

Pemerintah desa harus memiliki kepekaan sosial, kemampuan mengenali indikasi kerentanan, serta mekanisme koordinasi yang jelas ketika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.

Ia juga mendorong DPMD membangun sistem pengawasan khusus yang terintegrasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, pemerintah kecamatan, kepolisian, puskesmas, sekolah, serta lembaga terkait lainnya.

“Jangan menunggu korban bertambah baru kemudian semua pihak sibuk melakukan rapat koordinasi. Pencegahan harus dilakukan sebelum terjadi kejahatan. Desa harus menjadi ruang paling aman bagi anak, bukan sekadar wilayah administratif tempat pemerintah menjalankan rutinitas birokrasi,” ungkapnya.

DUGAAN UPAYA PERDAMAIAN DI TINGKAT DESA PERLU DITELUSURI

Dr. H. Muh Iqram juga menyoroti informasi pemberitaan mengenai dugaan adanya upaya perdamaian di tingkat desa dalam perkara yang terjadi di Kecamatan Mallawa.

Menurutnya, apabila benar terdapat upaya penyelesaian informal terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme perdamaian, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang.

Ia menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh diperlakukan seperti perselisihan sosial biasa yang cukup diselesaikan melalui kesepakatan keluarga, pembayaran sejumlah uang, ataupun janji perkawinan.

“Jangan pernah menempatkan penderitaan anak sebagai objek negosiasi. Anak korban bukan pihak yang dapat dibebani untuk menyelesaikan persoalan melalui tekanan sosial atau kesepakatan orang dewasa. Hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan proses hukum harus tetap dijamin,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan dugaan keterlibatan aparat desa dalam tindakan menghambat pelaporan, menekan korban, maupun menghalangi proses hukum, maka persoalan tersebut harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MEMILIKI LANDASAN HUKUM

Dr. H. Muh Iqram menjelaskan bahwa tuntutan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam konteks perlindungan perempuan dan anak memiliki landasan hukum yang jelas.

Sejumlah regulasi yang relevan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 mengatur tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Pasal 112 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20 menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sementara Pasal 76D dan Pasal 76E mengatur larangan kekerasan seksual terhadap anak, dengan ketentuan pidana yang diatur antara lain dalam Pasal 81 dan Pasal 82 beserta perubahan dan ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Regulasi ini mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya tersebut sesuai kewenangannya.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk akses terhadap pelayanan dan keadilan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Regulasi ini menekankan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak korban tindak pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

### TUJUH TUNTUTAN KEPADA PEMKAB MAROS DAN DPMD

Berdasarkan kondisi tersebut, Sekretaris Umum DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros meminta Bupati Maros dan DPMD mengambil langkah konkret melalui evaluasi serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.

Adapun tuntutan dan rekomendasi yang disampaikan meliputi:

1. Meminta Bupati Maros menginstruksikan DPMD melakukan evaluasi khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meminta DPMD membangun pola pengawasan dan pembinaan khusus terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di tingkat desa.
3. Meminta evaluasi terhadap seluruh perangkat desa, khususnya menyangkut fungsi deteksi dini, respons pengaduan, koordinasi, dan perlindungan masyarakat.
4. Meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD PPA memperkuat pendampingan dan pemulihan korban.
5. Meminta pemerintah kecamatan dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa.
6. Mendorong pembentukan atau penguatan mekanisme perlindungan perempuan dan anak berbasis desa yang memiliki jalur pengaduan aman dan mudah diakses.
7. Meminta hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati Maros sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan desa serta tindak lanjut administratif apabila ditemukan pelanggaran.

### PERLINDUNGAN ANAK JANGAN MENUNGGU KORBAN BERIKUTNYA

Menutup pernyataannya, Dr. H. Muh Iqram mengingatkan agar Kabupaten Maros tidak terbiasa dengan pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, respons pemerintah tidak boleh berhenti pada ungkapan keprihatinan dan kecaman terhadap pelaku, tetapi harus diwujudkan melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan.

“Maros tidak boleh terbiasa dengan berita kekerasan seksual terhadap anak. Jangan sampai setiap kali ada kasus, respons kita hanya sebatas prihatin, mengecam pelaku, kemudian persoalan perlahan dilupakan setelah pemberitaan mereda.”

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak program yang dilaksanakan dan berapa banyak anggaran yang direalisasikan, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan rasa aman dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak yang paling membutuhkan perlindungan.”

“Jika desa merupakan pondasi pemerintahan, maka perlindungan anak harus menjadi salah satu pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jangan biarkan desa hanya kuat secara administrasi, tetapi lemah dalam melindungi anak-anaknya.”

Ia menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus hadir bukan hanya ketika tindak kekerasan telah terjadi, melainkan juga sebelum kejahatan terjadi melalui sistem pencegahan dan perlindungan yang nyata.

Negara tidak boleh hadir hanya setelah anak menjadi korban. Pemerintah harus hadir sebelum kekerasan terjadi. Demikian disampaikan oleh: Dr. H. Muh Iqram, S.H., M.H., Sekretaris Umum DPD PERADI Profesional Kabupaten Maros. 31/10/2026.